Lima Besar Utang Pemerintah ke BUMN

Jakarta: Pemerintah memiliki utang atas kompensasi atau subsidi yang harus dibayarkan pada perusahaan-perusahaan pelat merah. Hal ini seiring banyaknya penugasan pemerintah terhadap perusahaan BUMN, khususnya dalam pelayanan publik.

Berdasarkan data yang dihimpun Medcom.id , Sabtu, 4 Juli 2020, utang pemerintah terbesar berada di PT Pertamina (Persero). Utang tersebut mencapai Rp96,53 triliun, di antaranya subsidi dan kompensasi untuk penjualan solar dan premium.

Besaran utang tersebut merupakan akumulasi dari utang 2017 sebesar Rp29,78 triliun, 2018 Rp44,85 triliun, dan 2019 Rp30,86 triliun. Pemerintah berjanji akan membayarkan sebagian dari nominal itu atau Rp45 triliun di tahun ini. Sementara sisanya sebesar Rp51,53 triliun akan dibayarkan di tahun selanjutnya.

Kemudian posisi utang terbesar kedua berada di PT PLN (Persero) dengan nilai Rp48 triliun. Jumlah utang tersebut terdiri dari utang kompensasi tarif listrik di 2018 sebesar Rp23,17 triliun, kompensasi listrik di 2019 sebesar Rp22,25 triliun, serta Rp3 triliun berupa tambahan subsidi kebijakan diskon tarif listrik rumah tangga di masa pandemi covid-19.

Sejak Januari 2017, pemerintah memutuskan untuk tidak memberlakukan penyesuaian tarif kendati biaya penyediaan listrik mengalami perubahan atau lebih tinggi. Alhasil pemerintah memberikan kompensasi pada PLN demi menjaga keuangan perseroan karena tarif listrik tidak dinaikkan.

Namun berdasarkan revisi dipa subsidi tahun 2020, nilainya sebesar Rp62,82 triliun. Jumlah itu mencakup subsidi rutin serta tambahan subsidi untuk program stimulus rumah tangga kecil dengan rincian Rp15 triliun pencairan hingga Juni 2020, Rp39 triliun sisa pagu subsidi listrik.

"Sedangkan tagihan subsidi Mei dan triwulan 1 2020 sebesar Rp4,8 triliun serta realisasi diskon tarif rumah tangga sampai dengan Juni 2020 Rp3,1 triliun masih dalam proses verifikasi dan pencairan," ujar Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini.

Posisi berikutnya berada di PT Pupuk Indonesia (Persero). Pemerintah memiliki utang sebesar Rp17,1 triliun berupa subsidi pupuk bagi petani. Tagihan piutang tersebut berasal dari lima anak perusahaan, yakni PT Petrokimia Gresik (PKG) Rp10,8 triliun, PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) Rp1,8 triliun, PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (PSP) Rp2,1 triliun, PT Pupuk Kujang Cikampek (PKC) Rp1,3 triliun, dan PT Pupuk Iskandar Muda Rp1,05 triliun (PIM).

"Tagihan Pupuk Indonesia kepada Pemerintah itu Rp17,1 triliun. Tagihan ini adalah tagihan untuk realisasi 2017, 2018, 2019, dan 2020. Hanya yang 2020 ini sifatnya masih unaudited karena masih tahun berjalan," kata

Direktur Utama Pupuk Indonesia Aas Asikin Idat.

Selanjutnya pemerintah berutang di sejumlah BUMN karya yakni PT Hutama Karya (Persero), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

Utang pemerintah di Hutama Karya mencapai Rp1,88 triliun. Angka itu merupakan dana talangan untuk pembebasan lahan proyek strategis nasional (PSN) sepanjang 2016 hingga 2018. Secara total, dana talangan untuk pengadaan lahan yang dibayarkan Hutama Karya mencapai Rp8,01 triliun. Pemerintah tercatat sudah membayar sebesar Rp6,13 triliun.

Kemudian pemerintah masih berutang sebesar Rp59,93 miliar ke Wijaya Karya. Utang itu berupa sisa pembayaran dana talangan untuk pembebasan lahan proyek Serang-Panimbang. Total dana talangan untuk proyek tersebut sebesar Rp1,27 triliun. Pemerintah tercatat sudah membayarkannya secara bertahap pada 2018 sebesar Rp233,35 miliar, 2019 sebesar Rp802,89 miliar, dan Juni 2020 sebesar Rp174,69 miliar.

Sementara total utang pemerintah di Waskita Karya sebesar Rp6,63 triliun. Angka itu terdiri dari outstandingpokok dana talangan pengadaan tanah jalan tol sebesar Rp3,71 triliun, cost of funddana talangan pengadaan tanah jalan tol Rp1 triliun, dan light rail transit(LRT) Sumatera Selatan Rp1,92 triliun.

Adapun utang terbesar kelima pemerintah tercatat di PT KAI (Persero). Utang sebesar Rp257,87 miliar itu atas kewajiban pelayanan publik ( public service obligation /PSO). Jumlah utang yang belum terbayarkan tersebut sesuai dengan LHP BPK 2015, 2016, dan 2019. Untuk 2015, utang pemerintah masih tersisa sebesar Rp108,27 miliar, 2016 sebesar Rp2,22 miliar, dan 2019 sebesar Rp147,38 miliar.

Seperti diketahui pemerintah tahun ini menyiapkan Rp108,48 triliun untuk pencairan utang pada BUMN. Dana tersebut akan dialokasikan untuk BUMN karya Rp12,16 triliun, KAI Rp300 miliar, PLN Rp48,46 triliun, Kimia Farma Rp1 triliun, Pupuk Indonesia Rp6 triliun, Pertamina Rp40 triliun dan Bulog Rp560 miliar.