Reshuffle kabinet: Relawan Jokowi setuju, PKB nanti dulu

Rencana reshuffle kabinet menuai pro dan kontra. Rumah Nawacita yang merupakan bagian dari Relawan Jokowi Center Indonesia (RJCI) mendesak Presiden Joko Widodo segera merealisasikan pergantian pembantu presiden.

Founder Rumah Nawacita Raya Desmawanto mengatakan kabinet saat ini tidak memiliki kekuatan untuk melakukan perubahan.

"Jadi tidak ada menteri yang menonjol, baik dari partai politik maupun dari profesionel," kata Raya dalam diskusi virtual di Jakarta, Sabtu (4/7).

Raya menilai hampir seluruh menteri Jokowi tidak menunjukkan prestasi kerja yang memuaskan. Kata dia, reshuffle tak hanya dilakukan di level kementerian saja, namun perlu dilakukan hingga ke staf khusus, penasihat, dan Kantor Staf Presiden (KSP).

Jokowi sebelumnya menyampaikan kejengkelannya kepada para menteri lantaran masih bekerja secara biasa saja di masa krisis pandemi Covid-19 seperti ini. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengancam menteri yang tidak cakap bekerja.

Menurut Raya, kemarahan Jokowi itu menjadi bukti evaluasi jujur seorang presiden terhadap kinerja pembantunya atau jajaran di bawahnya. Di sisi lain, reshuffle merupakan hal yang normal dilakukan oleh seorang pimpinan tertinggi negara, terutama untuk memaksimalkan kerja kabinetnya.

"Masa training 9 bulan bekerja ini merupakan masa evaluasi yang jujur terhadap kinerja para pembantu," ujarnya.

Raya yang juga mantan relawan Jokowi menuturkan pembantu presiden hanya membebani keuangan negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Apalagi, kinerja para menteri tidak maksimal, terutama dalam menangani kasus pandemi Covid-19 di Indonesia.

"Kabinet hanya menambah beban negara, di tengah masih banyak rakyat yang mengalami kesusahan," ujarnya.

Pergantian menteri disebut harus dilakukan secara teliti. Menurut Raya, Jokowi harus merekrut orang-orang yang loyal kepadanya, profesional, dan kompeten. Dengan demikian, menteri baru dapat bekerja secara maksimal menjalankan visi presiden.

"Kalau reshuffle ini dilakukan, maka pembantu presiden termasuk staf khusus harus memiliki target kerja yang terukur dan bisa dikontrol oleh publik," ujarnya.

Di samping itu, kata dia, Jokowi juga tidak boleh tunduk pada elite parpol dan oligarki korporasi. Reshuffle merupakan murni keinginan dan hak prerogratif presiden.

"Kalau melakukan reshuffle tidak boleh tunduk pada elite parpol.dan oligarki korporasi. Ingat, presiden itu didukung oleh rakyat," tuturnya," katanya.

Tak perlu kegaduhan politik

Sementara itu, anggota DPR Fraksi PKB Yaqut Cholil Qoumas mengatakan Jokowi tidak perlu gegabah melakukan reshuffle di tengah pagebluk ini. Menurutnya, Jokowi justru harus fokus dalam menangani Covid-19 dan tidak membuat kegaduhan politik di tengah krisis kesehatan yang sedang berlangsung.

"Rakyat sekarang enggak butuh reshuffle, yang dibutuhkan adalah rakyat aman dari pandemi. Ini harus jadi titik tumpu prioritas presiden," kata pria yang akrab disapa Gus Yaqut itu.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor sekaligus Panglima Banser itu menyebut reshuffle semestinya dilakukan setelah pandemi selesai. Apalagi, menurut dia, saat ini kepercayaan masyarakat terhadap presiden semakin menurun yang dibuktikan dari beberapa survei berbagai lembaga di Indonesia.

"Kepercayaan publik ke presiden lambat laut semakin turun. Ini buah simalakama, apakah mendahulukan reshuffle atau Covid? Tentu saya harap presiden bisa melakukan dahulu kendali terhadap Covid, tidak perlu buat keributan politik dengan reshuffle," katanya.

Menurut dia, ada tiga hal penting yang harus dimiliki Jokowi dalam menangani Covid-19 dan mengembalikan kepercayaan publik. Yakni, Jokowi harus memiliki leadership yang kuat. Artinya Jokowi harus fokus mengeluarkan seluruh perhatiannya untuk membuat kebijakan mengenai penanganan Covid-19. Hal itu penting karena membuat kebijakan di luar Covid-19 justru akan dianggap tidak relevan.

Dia menilai, beberapa kali pemerintah Jokowi mengeluarkan kebijakan yang saling bertabrakan antara satu kementerian dengan kementerian lain, misal terkait mudik, perbedaan mudik dan pulang kampung. Hal itu menunjukkan bahwa Jokowi tidak memiliki kepemimpinan yang kuat.

"Semua arah kebijakan dan keputusan harus diarahkan pada pandemi Covid-19, sehingga keputusan yang diambil pemerintah bisa dieksekusi. Bukan blunder buat keputusan yang bertentangan antara satu menteri dengan yang lain," ujarnya.

Lalu, Jokkowi juga harus memprioritaskan kebijakannya untuk sektor kesehatan. Kata dia, Jokowi harus menjamin keselamatan dokter dan tenaga medis di rumah sakit yang tengah berjuang merawat pasien Covid-19.

"Tenaga kesehatan dokter dan perawat harus mendapatkan perlindungan yang cukup, kuncinya ada di alat pelindung diri (APD)," ucap dia.

Kemudian, seorang presiden juga harus memunculkan mutual trust atau kepercayaan yang sama antara pemerintah dan rakyatnya. Hal itu dilakukan agar seluruh kebijakan pemerintah dapat serta merta diikuti oleh warganya.

Yaqut justru khawatir jika perkara kesehatan ini tidak segera ditangani dengan baik, malah akan menimbulkan krisis ekonomi yang berujung pada krisis sosial atau chaos di masyarakat.

"Kalau krisis ekonomi terjadi, maka akan terjadi krisis sosial, memantik keurusuhan sosial, political chaos karena semua melemah karena pandemi ini. Maka mari dorong pemerintah untuk urusi Covid dulu," ujarnya.