Bebani rakyat dan negara, rapid test diminta dihentikan

Pelaksanaan rapid test untuk mendeteksi virus Covid-19 menuai polemik. Selain tidak akurat, pemerintah dinilai hanya menghambur-hamburkan uang saja. Keprihatinan makin menjadi ketika masyarakat diharuskan rapid test mandiri (dengan biaya sendiri) ketika bepergian menggunakan moda transportasi udara atau kereta api.

Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Cholil Nafis dalam tangkapan layar Twitter pribadinya (25/6/2020) berpendapat, bagi sebagian masyarakat, termasuk orang tua santri yang hendak mengantarkan anak ke pesantren di lain daerah, beban tersebut sangat memberatkan.

Cholil mengemukakan, orang tua santri harus membayar Rp400 ribu untuk melakukan rapid test di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta. Beban biaya yang ditanggung masyarakat dengan mobilitas tinggi akan semakin membengkak. Apalagi, deteksi dini Covid-19 itu hanya berlaku tiga hari.

Pakar epidemiologi Universitas Indonesia Pandu Riono berpendapat senada. Menurut Pandu, rapid test mesti dihentikan secepatnya. “Menurut saya harus segera, kalau perlu Senin (6/7/2020) rapid test di seluruh Indonesia dihentikan,” katanya dalam diskusi ‘Jelang Usai PSBB Transisi’, Sabtu (4/7/2020).

Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) itu menegaskan, hasil rapid test tidak bisa menjadi acuan. Justru, maraknya rapid test melahirkan komersialisasi.

Ini merugikan publik. Banyak uang negara yang seharusnya bisa digunakan untuk meningkatkan kapasitas tes polymerase chain reaction (PCR) malah hanya beli alat rapid test.

Permasalahan jadi semakin besar ketika rapid test, yang bisa menjadi skrining awal sebelum tes PCR, tidak dilakukan secara massif, terstruktur dan sistematis.

Rapid test digunakan untuk mendeteksi antibodi, yaitu Imunoglobulin M (IgM) dan Imunoglobulin G (IgG), yang diproduksi tubuh untuk melawan virus korona. Antibodi ini akan dibentuk oleh tubuh bila ada paparan virus korona.

Jika antibodi ini terdeteksi, artinya tubuh pernah terpapar atau dimasuki virus korona. Namun perlu dicatat, pembentukan antibodi ini perlu waktu, bahkan bisa sampai beberapa minggu. Ini menyebabkan tingkat akurasi rapid test cukup rendah.

Karena itu r apid test lebih tepat digunakan sebagai skrining atau penyaring, bukan pemeriksaan untuk mendiagnosa infeksi virus korona atau COVID-19.

Tes yang dapat memastikan apakah seseorang positif terinfeksi virus korona sejauh ini hanyalah pemeriksaan PCR. Pemeriksaan ini bisa mendeteksi langsung keberadaan virus korona, bukan melalui ada tidaknya antibodi terhadap virus ini.

Berdasarkan data dari worldometer.info, tes Covid-19 yang dilakukan Indonesia masih sangat rendah. Hingga 2 Juli 2020 jumlah tes yang dilakukan Indonesia baru mencapai 894.428 orang atau 3.104 per sejuta penduduk.

Ini merupakan rasio yang terendah di Asia Tenggara. Dalam pemberitaan tanggal 19 Juni 2020, media Australia, The Sydney Morning Herald mengkritik Indonesia dengan berita berjudul The world’s next coronavirus hotspot is emerging next door .

Dalam berita tersebut ditulis ‘Sebagian besar negara-negara Asia Tenggara telah berhasil meratakan tingkat infeksi coronavirus mereka, tetapi Indonesia kalah dalam pertarungannya dengan Covid-19’.

Pemerintah melalui Juru Bicara Covid-19 Achmad Yurianto memilih untuk tidak terlalu menanggapi berita tersebut. Menurutnya yang terpenting adalah bekerja sebaik mungkin agar bisa menangani permasalahan ini dengan semakin baik. “Silakan mau ngomong apa saja,” tegas Yurianto.