Gubernur Ridwan Kamil Perpanjang Lagi PSBB Bodebek Sampai 16 Agustus

Bandung, IDN Times - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memperpanjang masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara proporsional di wilayah Kota Bogor, Depok, Bekasi, Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bekasi (Bodebek) sampai Minggu, 16 Agustus 2020.

Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Jabar Nomor:443/Kep.419-Hukham/2020 tentang Perpanjangan Ketiga Pemberlakuan PSBB secara Proporsional di Wilayah Bodebek.

1. PSBB diperpanjang disesuaikan dengan kewaspadaan daerah di tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan

Disampaikan oleh Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jabar Daud Achmad, PSBB secara proporsional diperpanjang disesuaikan dengan kewaspadaan daerah di tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan dalam bentuk Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM).

"Kunci keberhasilan PSBB secara proporsional di kawasan Bodebek adalah kedisiplinan masyarakat dalam mematuhi segala peraturan dan menerapkan protokol kesehatan. Dengan begitu, mata rantai penularan COVID-19 bisa diputus," ujar Daud dalam keterangan resminya, Sabtu (1/8/2020).

2. Perpanjangan masa PSBB berdasarkan kajian epidemiologi

Pemprov Jawa Barat memperpanjang PSBB secara proporsional di wilayah Bodebek, kata Daud, juga untuk menyesuaikan kebijakan Pemerintah DKI Jakarta yang sebelumnya memperpanjang PSBB transisi sampai 13 Agustus 2020.

Daud menambahkan, perpanjangan masa PSBB juga berdasarkan hasil kajian epidemiologi.

"Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengeluarkan Kepgub Nomor:443/Kep.420-Hukham/2020 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di luar kawasan Bodebek sampai 29 Agustus 2020. Masa AKB tahap pertama berakhir pada 31 Juli 2020," tuturnya.

3. Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) berkoordinasi dengan TNI dan Polri

Lebih lanjut, Daud menambahkan, kepada kepala daerah di 22 kabupaten/kota yang memberlakukan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) berkoordinasi dengan TNI/Polri dalam pengamanan dan pengawasan pelaksanaan AKB. Hal tersebut dimaksudkan agar AKB berjalan optimal.

"Masyarakat wajib mematuhi semua ketentuan AKB. Kemudian, masyarakat harus konsisten menerapkan protokol kesehatan guna mencegah penularan COVID-19," kata Daud.